Target pembangunan tahun 2014 akan sulit dicapai. Selain target
swasembada 5 komoditas yang tak tercapai, penurunan penduduk miskin juga
sulit tercapai jika melihat tren beberapa tahun terakhir yang hanya di
bawah 1 persen per tahunnya.
Sampai dengan akhir 2012 angka
kemiskinan mengalami penurunan 11,66 persen. Namun hanya turun hanya 0,3
persen saja. Saat ini jumlah penduduk miskin mencapau 29 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut sebanyak 18 juta jiwa berada di pedesaan (64
persen). Sementara di perkotaan sebanyak 10,51 juta jiwa (36 persen).
Situasi
diatas menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di pedesaan cukup serius.
Hingga pengujung masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu II ini
faktanya kehidupan penduduk desa yang tak lain adalah petani masih jauh
dari kata sejahtera.
Pada dasarnya kenyataan diatas
menunjukkan bahwa pembangunan di pedesaan gagal dilakukan khususnya
disektor pertanian. Kemiskinan masih melekat dalam kehidupan petani.
"Resep pembangunan di desa, disektor pertanian gagal memberikan
kesempatan dan jaminan bagi perbaikan kehidupan petani.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, upaya Pengentasan Kemiskinan
diarahkan pada tidakan kuratif. Dalam musrenbang nasional 2013
pemerintah lagi-lagi menyodorkan pemberian Bantuan Langsung Tunai,
Raskin atau food for work sebagai resep. “Cara-cara tersebut sebenarnya
hanya menyelesaikan masalah diujungnya saja, tidak menyentuh akar
permasalahannya. Pemerintah lebih suka memilih cara instant supaya mudah
dihitung, terlihat hasilnya dan dinilai berhasil. Padahal upaya seperti
itu hanya sesaat.
Petani saat ini mengalami tekanan
luar biasa, tidak hanya dari kondisi iklim yang terus berubah, namun
juga tekanan kebijakan. Melebarnya pintu impor pangan, rendahnya harga
produk pertanian lokal, rendahnya jaminan sosial menyebabkan petani
terus bergelut dengan kemiskinan. Semua itu diperparah dengan problem
mendasar yang tak kunjung diselesaikan, yaitu soal agraria.
Pengentasan Kemiskinan adalah kewajiban negara bukan sekedar program biasa. Untuk mengentaskan
kemiskinan di pedesaan, kuncinya pada reforma sumber-sumber agraria.
"Akses
terhadap sumber-sumber agraria harus diberikan sebesar-besarnya pada
petani. Hingga 2008 diprediksi tak kurang dari 18 juta Rumah tangga
petani gurem yang ada di pedesaan dengan penguasaan lahan hanya 0,25
ha,".
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang timbul dalam
pembangunan bersama-sama dengan masalah pengangguran dan kesenjangan yang
ketiganya saling kait mengkait. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, masalah
kemiskinan semakin menjadi primadona sejak krisis ekonomi melanda Indonesia
pada pertengahan tahun 1997 lalu. Kemiskinan menjadi semakin sering dibicarakan
karena adanya peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup tajam yang
diakibatkan oleh krisis ekonomi tersebut. Kemiskinana di Indonesia sekarang ini
telah menjadi suatu maslah nasional yang behkan pemerintahpun tengah
mengupayakan usaha pengentasan penduduk Indonesia dari masalah kemiskinan
Kemiskinan adalah masalah yang mempunyai keterikatan terhadap maslah-masalah
social di Indonesia. Sebagai contoh nya keluarga yang miskin mempunyai tingkat
penghidupan dan kesehatan yang relative minim dibandingkan orang yang
kehidupannya tercukupi,
Sejak tahun 2002, sebuah tim yang
terdiri dari para analis Indonesia
dan manca negara, dibawah naungan Program Analisa Kemiskinan di Indonesia
(INDOPOV) di kantor Bank Dunia Jakarta, telah mempelajari karakteristik
kemiskinan di Indonesia. Mereka telah
berusaha untuk mengidentifikasikan apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dalam upaya pengentasan
kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk
Pemerintah dan lembaga- lembaga non-pemerintah dalam upaya mereka untuk
memperbaiki standar
Setiap Negara mempunyai cara masing-masing dalam mengatasi masalah
kemiskinan di dalam negaranya, begitupun dengan Negara Indonesia.
Kiranya pemerintah Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan yang kadang
kurang efektif, namun banyak juga yang berpengaruh positif. Inilah
beberapa kebijakan yang pemerintah ambil dalam mengatasi kemiskinan.
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang
diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi
bahan bakar gas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak
signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar
kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya
dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di
Indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.
2. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok
Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat
miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan
kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus
ini seperti :
- Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
- Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
3. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin
Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan
terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas
bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan
fokus ini antara lain:
- Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
- Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
- Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
- Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
- Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
- Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
- Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
- Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
4. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi
pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta
memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi
penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara
lain :
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
- Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
- Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
- Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
5. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin
memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa
program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
- Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar
di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
- Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
- Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;
6. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi
masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari
kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.
Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
- Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
- Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang
memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan
pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI
dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial
kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan
(PKH).
- Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan
7. Membangun Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
KUR merupakan kredit program yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada November 2007. KUR ditujukan bagi pengusaha mikro dan
kecil yang tidak memiliki agunan tambahan dengan plafon maksimal Rp 500
juta. Bank bersedia menyalurkan KUR karena kreditnya dijamin oleh
pemerintah.
Dari program ini (KUR), diharapkan sector UMKM dapat tumbuh dan
berkembang dalam menyokong perekonomian bangsa. Selain itu, melalui
program ini juga, pemerintah menargetkan sector UMKM dapat tumbuh
sebesar 650.000 unit UMKM.
Selain program KUR, pemerintah juga menyiapkan program dalam
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tentu saja program ini juga akan
bersinergi dengan program pemberdayaan sector UMKM. Program ini
dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang
lebih di kenal dengan singkatan PNPM.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diresmikan oleh
Presiden SBY pada Februari 2007 ini diharapkan dapat menjangkau 31,92
juta penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 7,96 juta keluarga
miskin. Pada tahun 2007 program PNPM ini ditujukan bagi 2.891 kecamatan
yang terdiri dari 2.057 kecamatan dalam PNPM Pedesaan dan 834 kecamatan
dalam PNPM Perkotaan yang tersebar di 33 Provinsi. Setiap kecamatan akan
mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) antara Rp 500 juta
dan Rp 1,5 miliar per tahun yang disesuaikan dengan jumlah penduduk
miskin di tiap kecamatan.
Melalui program ini, sebanyak 31,92 juta penduduk miskin diharapkan
dapat tertanggulangi. PNPM Pedesaan akan menjangkau 21,92 penduduk
miskin, sedangkan PNPM Perkotaan mencakup sekitar 10 juta penduduk
miskin. Adapun lapangan kerja baru yang tercipta adalah 12,5-14,4 juta
per tahun dengan asumsi di setiap kecamatan pada Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
(P2KP) ada 8-20 desa yang berpartisipasi dengan asumsi setiap desa
rata-rata menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru per tahun.
Jumlah dana PNPM untuk tahun 2007 diperkirakan Rp 4,43 triliun yang
terbagi atas PNPM Pedesaan Rp 2,48 triliun dan PNPM Perkotaan Rp 1,95
triliun. Dari dana Rp 4,43 triliun, sebesar 3,62 triliun dari APBN 2007
dan sekitar Rp 813 miliar merupakan kontribusi APBD pemerintah daerah
melalui mekanisme cost sharing.
Berikut adalah cara pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, masih
banyak lagi program yang telah pemerintah canangkan untuk mengatasi
kemiskinan namun masih belum terealisasi dengan sempurna. Kita sebagai
warga Negara yang baik harusnya turut membantu pemerintah dalam
mengatasi kemsikinan. Karena pemerintah bukan apa-apa tanpa peran kita
sebagai masyarakat, berikut adalah cara yang saya tambahkan, yang
mungkin kita dapat lakukan dan juga semoga pemerintah mampu
menjalankannya dengan baik, yaitu :
- Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.
- Menghapuskan korupsi.
Sebab, korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan
masayarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara
sebagaimana mestinya. Pemerintah memang telah menjalankan program ini,
namun belum dapat terealisasikan dengan baik.
- Menggalakkan program zakat.
Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Dan dalam Islam ajaran
zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan
kesejahteraan di antara masyakrat dan mengurangi kesenjangan
kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia, ditengarai mencapai angka 1
trilliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan
menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.