Chord Gitar Aku memilih Setia-Fathin Shidqia Lubis

AKU MEMILIH SATIA-Fathin Shidqia Lubis

G                                              C
Ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta

Am                               D
Mungkin engkau adalah salah satunya

Em                                  Am
Namun engkau datang di saat yang tidak tepat

C                  D          G
Cintaku telah dimiliki


Reff
                      C        D         Em
Inilah akhirnya harus ku akhiri

                  Am         D          G
Sebelum cintamu semakin dalam

             C           D         Em
Maafkan diriku memilih setia

                   Am    Bm       C        D        G
Walaupun kutahu cintamu lebih besar darinya

G                                        C
Maafkanlah diriku tak bisa bersamamu

Am                                     D
Walau ku sadar tulusnya rasa cintamu

 

Em                                    Am
Takkan mungkin untuk membagi cinta tulusku

C            D            G
Dan aku memilih setia

back to Reff

C                               G
Seribu kali logika untuk menolak

C                  D                               G
Tapi ku tak bisa bohongi hati kecilku

C                                G        Em
Bila saja diriku ini masih sendiri

C         Bm                       C            D
Pasti ku kan memilih … kan memilih mu

Back to Reff
- See more at: http://www.odingk.com/2013/05/chord-lagu-fatin-shidqia-aku-memilih-setia.html#sthash.uIumuqIt.dpuf

Sudah kah kita merasa sebagai warga negara menganut demokrasi?
sudahkah kita merasakan yang banyak dinyatakan publik bahwa setiap orang memiliki Hak untuk dipilih dan memilih.itulah kekuatan dalan negara yang diliputi kekuatan politik.kekuatan  mempercepat perkembangan suatu negara dalam proses menggapai tujuan yang di inginkan.ketika korupsi melanda dengan derasnya dengan sekuat tenaga mencari celah yang ingin meraup angin di antara debu. mereka yang berkuasa merasakan hal tersebut.iya benar adanya.mereka berhak untuk dipilih dan barang kali mereka tak mau memilih.memilih untuk kepentingan orang banyak.memilih untuk kepentingan ratusan juta orang.tetapi mereka memilih untuk kepentingan satu atap.yang di huni oleh bebarapa insan yang mudah-mudahan tidak menuruti sang awal yang sudah menyengsarakan.kenapa kata BIAYA UNTUK MENJADI SEORANG PEJABAT PEMERINTAH SANGAT TINGGI ADANYA??.bukan kah itu ulah para penguasa agar RAKYAT KECIL TETAP MERASA KECIL.dan YANG BESAR AKAN MAKIN DI BESARKAN??..Barang kali kita hanya menyalahkan mereka di tingkat yang mereka nyaman.dimana kita mengungkapkan kekuasaan dan kekayaan dalam pelayanan publik yang seharusnya melayani dan bukan di layani.

Hubungan Antara Devisa TKI dan Perlindungan TKI

    Sumbangan devisa negara yang berasal dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih menduduki urutan kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas). Pada tahun 2009 saja devisa TKI melalui pengiriman remitansi ke Tanah Air mencapai US$ 6,617 miliar."TKI menyumbang devisa terbesar kedua setelah migas,"
     Namun pada kenyataanya Kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih belum maksimal. Sehingga pembenahan masalah penempatan dan perlindungan TKI harus menjadi gerakan nasional yang tertata baik dan sinergi.
     Banyaknya TKI yang bekerja ke luar negeri tidak terlepas dari penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah yang masih terbatas. Laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 6% masih belum mengangkat ketersediaan lapangan kerja di tanah air.
    Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mencapai 3,246 juta orang tersebar di banyak negara. Dari jumlah itu hingga tahun 2009 kasus TKI bermasalah mencapai 69.004 orang.
     Indonesia bisa menempatkan tenaga kerja luar negeri (TKI) sampai 10 juta orang atau sekitar lima persen dari jumlah penduduknya. Jika kita bandingkan dengan Filipina yang telah menempatkan 10 persen dari jumlah penduduknya untuk bekerja di luar negeri.dimana "Hasil, Pilipina meraup devisa hingga 15 miliar dolar AS per tahun dan menjadi penghasil yang terbesar dari seluruh devisa yang dihasilkan oleh pemerintah Filipina,".
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penempatan TKI telah mencapai empat juta orang dan ditargetkan bertambah empat juta orang pada dua tahun mendatang.Peningkatan jumlah penempatan TKI dengan pertumbuhan 21 persen per tahun mulai dari 2004 yang berjumlah 380.690 orang menjadi 696.743 orang pada 2007 dengan negara tujuan Timur Tengah dan Asia Pasifik.
     Secara umum,ada peningkatan jumlah penempatan TKI yang tidak hanya dilihat sebagai keberhasilan program penempatan TKI, tapi juga meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.

Mengutip data Kemnakertrans, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, ada 2,8 juta orang TKI pada kurun 2005-2009 dengan "remittance" (pengiriman uang TKI ke dalam negeri) mencapai 6.617 dolar AS pada 2009 dengan 69.004 TKI yang bermasalah selama tahun 2009.

Selama 2009, Kemlu berkoordinasi dengan Perwakilan RI telah berhasil mengupayakan pemenuhan hak-hak normatif TKI yang mengalami permasalahan di luar negeri dengan hak-hak normatif yang terhimpun mencapai 438.750 dolar AS dan 326.495 dolar Singapura.

Pada Januari - Mei 2010, Kemlu dan Perwakilan RI berhasil memfasilitasi pemenuhan hak-hak normatif TKI sebanyak 156.416 dolar AS, Rp185.736.941, 1.845 dirham Uni Emirat Arab, 4.800 riyal dan 140.000 dolar Singapura.Untuk kasus-kasus TKI antara lain gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, gaji dibayar rendah, penganiayaan, kasus pembunuhan, kecelakaan kerja, "trafficking" (perdagangan manusia), pelanggaran keimigrasian, dan sebagainya.

     Kendala yang mereka temukan dalam perlindungan WNI antara lain tidak dipatuhinya aturan dan perundangan, Pemerintah RI belum memiliki perjanjian bilateral dengan semua negara penempatan TKI, pengiriman TKI secara ilegal, dan TKI yang tidak kompeten.Menlu Marty Natalegawa dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI pada 2 Desember 2009 mengatakan masalah perlindungan WNI di luar negeri adalah prioritas Kemlu.
    DPR RI telah menerima 218 laporan kasus terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami masalah di berbagai negara. Menurut Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR RI, di Jakarta, hari Jumat 14 Oktober 2011, kasus tersebut terjadi di empat Negara. Di Arab Saudi ada 43 kasus, di China ada 22 kasus, di Malaysia ada 151 kasus dan di Singapura ada 2 kasus. TKI tersebut akan diadili pada bulan November 2011 mendatangi.

     Untuk kasus TKI yang ada di Malaysia sebanyak 151 kasus, 17 kasus diantaranya dalam proses amnesti, 17 kasus dalam proses kasasi, 51 kasus sedang dalam proses banding, 51 ditingkat I dan sisanya verifikasi. Sementara, di Arab Saudi ada 5 TKI yang terancam hukuman pancung, 8 kasus dalam proses banding, 8 kasus ditingkat I, 11 orang ditahanan penyidik, 5 orang masih dalam proses dan 6 proses disetujui pemaafannya lewat jalur keluarga. Lalu di China diantaranya 9 vonis hukum mati, 5 proses hukum dan 8 kasus berubah hukumannya dari mati menjadi seumur hidup.
    Masalah TKI tersebut akan diusahakan untuk dibantu melalui jalur diplomasi seperti organisasi negara-negara Islam (OKI) dan Organisasi Parlemen Asia. Sepantasnya Satgas Perlindungan TKI harusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi pahlawan devisa. Sehingga 5 orang TKI yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi bisa digagalkan. Untuk itu juga Pemerintah dengan DPR RI sebaiknya membentuk lawyer-lawyer yang sifatnya tetap yang bisa mendampingi kasus lebih awal dan juga mengadakan pendampingan hukum serta advokasi hokum. 
     Sementara itu, sejumlah anggota DPR RI membentuk Kaukus Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pembentukan kaukus itu karena meningkatnya kasus yang dialami para TKI. Kaukus Perlindungan TKI DPR RI terdiri dari lintas komisi. Kaukus Perlindungan TKI DPR terdiri dari anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloja, Ledia Hanifah, Riski Sadiq, Hernani Hurustiati da Budi Supriyanto, anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno serta anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundara.
Menurut Teguh Juwarno, Anggota Kaukus Perlindungi TKI, bahwa Kaukus tidak bermaksud merebut lahan Tim Khusus TKI yang telah dibentuk DPR RI sebelumnya. Kausus hanya membantu tugas Timwas yang sudah bersinergi dengan BNP2TKI untuk memulangkan TKI. Masalah TKI merupakan persoalan bangsa kita, yang selalu ramai ketika ada kasus, begitu tidak ada kasus terus dilupakan. Padahal persoalan yang terjadi selalu ada terus
.
      Dengan Kaukus TKI bisa membangun kordinasi lebih baik antara komisi terkait. Termasuk mendorong kinerja yang lebih komprehensif dari pemerintah. Kaukus juga bisa membangun kerja sama antara DPR RI dengan parlemen negara lain serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu buruh migrant.
Mudah-mudahan dengan adanya laporan kasus TKI ini dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk menangani masalah-masalah tersebut lebih baik lagi.-

Cara Dan Pengaruh Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengentasan Pemerintah

 

     Target pembangunan tahun 2014 akan sulit dicapai. Selain target swasembada 5 komoditas yang tak tercapai, penurunan penduduk miskin juga sulit tercapai jika melihat tren beberapa tahun terakhir yang hanya di bawah 1 persen per tahunnya.

     Sampai dengan akhir 2012 angka kemiskinan mengalami penurunan 11,66 persen. Namun hanya turun hanya 0,3 persen saja. Saat ini jumlah penduduk miskin mencapau 29 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 18 juta jiwa berada di pedesaan (64 persen). Sementara di perkotaan sebanyak 10,51 juta jiwa (36 persen).
     Situasi diatas menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di pedesaan cukup serius. Hingga pengujung masa pemerintahan kabinet indonesia bersatu II ini faktanya kehidupan penduduk desa yang tak lain adalah petani masih jauh dari kata sejahtera.
    Pada dasarnya kenyataan diatas menunjukkan bahwa pembangunan di pedesaan gagal dilakukan khususnya disektor pertanian. Kemiskinan masih melekat dalam kehidupan petani. "Resep pembangunan di desa, disektor pertanian gagal memberikan kesempatan dan jaminan bagi perbaikan kehidupan petani.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, upaya  Pengentasan Kemiskinan diarahkan pada tidakan kuratif. Dalam musrenbang nasional 2013 pemerintah lagi-lagi menyodorkan pemberian Bantuan Langsung Tunai, Raskin atau food for work sebagai resep. “Cara-cara tersebut sebenarnya hanya menyelesaikan masalah diujungnya saja, tidak menyentuh akar permasalahannya. Pemerintah lebih suka memilih cara instant supaya mudah dihitung, terlihat hasilnya dan dinilai berhasil. Padahal upaya seperti itu hanya sesaat.
Petani saat ini mengalami tekanan luar biasa, tidak hanya dari kondisi iklim yang terus berubah, namun juga tekanan kebijakan. Melebarnya pintu impor pangan, rendahnya harga produk pertanian lokal, rendahnya jaminan sosial menyebabkan petani terus bergelut dengan kemiskinan. Semua itu diperparah dengan problem mendasar yang tak kunjung diselesaikan, yaitu soal agraria.
     Pengentasan Kemiskinan  adalah kewajiban negara bukan sekedar program biasa. Untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan, kuncinya pada reforma sumber-sumber agraria.
"Akses terhadap sumber-sumber agraria harus diberikan sebesar-besarnya pada petani. Hingga 2008 diprediksi tak kurang dari 18 juta Rumah tangga petani gurem yang ada di pedesaan dengan penguasaan lahan hanya 0,25 ha,".
     Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang timbul dalam pembangunan bersama-sama dengan masalah pengangguran dan kesenjangan yang ketiganya saling kait mengkait. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, masalah kemiskinan semakin menjadi primadona sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 lalu. Kemiskinan menjadi semakin sering dibicarakan karena adanya peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup tajam yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tersebut. Kemiskinana di Indonesia sekarang ini telah menjadi suatu maslah nasional yang behkan pemerintahpun tengah mengupayakan usaha pengentasan penduduk Indonesia dari masalah kemiskinan
     Kemiskinan adalah masalah yang mempunyai keterikatan terhadap maslah-masalah social di Indonesia. Sebagai contoh nya keluarga yang miskin mempunyai tingkat penghidupan dan kesehatan yang relative minim dibandingkan orang yang kehidupannya tercukupi,
Sejak  tahun 2002, sebuah  tim yang  terdiri dari para analis  Indonesia dan manca negara, dibawah naungan Program Analisa Kemiskinan di Indonesia (INDOPOV) di kantor Bank Dunia Jakarta, telah mempelajari karakteristik kemiskinan di Indonesia. Mereka  telah berusaha untuk mengidentifikasikan apa yang bermanfaat dan  tidak bermanfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk Pemerintah dan lembaga- lembaga non-pemerintah dalam upaya mereka untuk memperbaiki standar

 Setiap Negara mempunyai cara masing-masing dalam mengatasi masalah kemiskinan di dalam negaranya, begitupun dengan Negara Indonesia. Kiranya pemerintah Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan yang kadang kurang efektif, namun banyak juga yang berpengaruh positif. Inilah beberapa kebijakan yang pemerintah ambil dalam mengatasi kemiskinan.

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
    Program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di Indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.
2. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok
    Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :

• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer

3. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin
Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

4. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :

• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

5. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :

• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;

6.  Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :

• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan

7. Membangun Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
KUR merupakan kredit program yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2007. KUR ditujukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tambahan dengan plafon maksimal Rp 500 juta. Bank bersedia menyalurkan KUR karena kreditnya dijamin oleh pemerintah.
Dari program ini (KUR), diharapkan sector UMKM dapat tumbuh dan berkembang dalam menyokong perekonomian bangsa. Selain itu, melalui program ini juga, pemerintah menargetkan sector UMKM dapat tumbuh sebesar 650.000 unit UMKM.
    Selain program KUR, pemerintah juga menyiapkan program dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tentu saja program ini juga akan bersinergi dengan program pemberdayaan sector UMKM. Program ini dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih di kenal dengan singkatan PNPM.
    Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diresmikan oleh Presiden SBY pada Februari 2007 ini diharapkan dapat menjangkau 31,92 juta penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 7,96 juta keluarga miskin. Pada tahun 2007 program PNPM ini ditujukan bagi 2.891 kecamatan yang terdiri dari 2.057 kecamatan dalam PNPM Pedesaan dan 834 kecamatan dalam PNPM Perkotaan yang tersebar di 33 Provinsi. Setiap kecamatan akan mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) antara Rp 500 juta dan Rp 1,5 miliar per tahun yang disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin di tiap kecamatan.
Melalui program ini, sebanyak 31,92 juta penduduk miskin diharapkan dapat tertanggulangi. PNPM Pedesaan akan menjangkau 21,92 penduduk miskin, sedangkan PNPM Perkotaan mencakup sekitar 10 juta penduduk miskin. Adapun lapangan kerja baru yang tercipta adalah 12,5-14,4 juta per tahun dengan asumsi di setiap kecamatan pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ada 8-20 desa yang berpartisipasi dengan asumsi setiap desa rata-rata menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru per tahun.
    Jumlah dana PNPM untuk tahun 2007 diperkirakan Rp 4,43 triliun yang terbagi atas PNPM Pedesaan Rp 2,48 triliun dan PNPM Perkotaan Rp 1,95 triliun. Dari dana Rp 4,43 triliun, sebesar 3,62 triliun dari APBN 2007 dan sekitar Rp 813 miliar merupakan kontribusi APBD pemerintah daerah melalui mekanisme cost sharing.
     Berikut adalah cara pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, masih banyak lagi program yang telah pemerintah canangkan untuk mengatasi kemiskinan namun masih belum terealisasi dengan sempurna. Kita sebagai warga Negara yang baik harusnya turut membantu pemerintah dalam mengatasi kemsikinan. Karena pemerintah bukan apa-apa tanpa peran kita sebagai masyarakat, berikut adalah cara yang saya tambahkan, yang mungkin kita dapat lakukan dan juga semoga pemerintah mampu menjalankannya dengan baik, yaitu :

1. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.
2. Menghapuskan korupsi. Sebab, korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masayarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya. Pemerintah memang telah menjalankan program ini, namun belum dapat terealisasikan dengan baik.
3. Menggalakkan program zakat. Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Dan dalam Islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyakrat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia, ditengarai mencapai angka 1 trilliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Kepadatan Penduduk

    Pada masa lampau sering ada sikap dan kebijakan pada pemerintah dan para pemimpin agama. Ada pemerintah yang melihat masalah kependudukan dari sudut kekuatan militer yaitu untuk menghentikan menurunnya kekuasaan dan pengaruh bangsa mereka didunia. Akan tetapi pandangan yang demikian itu tidak lama dipertahankan, karena muncul keprihatinan umum atas dasar pandangan Malthus tentang pertambahan penduduk dalam hubungannya dengan sumber daya. Ada korelasi negative yang kuat antara kesehatan anak dan besarnya keluarga. Pertambahan yang cepat dari jumlah anak juga menghambat perbaikan pendidikan, beban ketergantungan juga bertambah, sehingga merusak sumberdaya yang dapat digunakan untuk menaikkan tingkat kehidupan, lebih banyak bantuan yang diperlukan. Ketimpangan bertambah disebabkan adanya beberapa perkembangan seperti kenaikan  harga dan sewa tanah, serta timbul berbagai masalah perkotaan yang berat.
    Dalam masalah ini pemerintah telah mengambil kebijakan yang ditujukan untuk memperlamat tingkat pertumbuhan penduduk. Diantaranya adalah menganjurkan untuk kawin pada usia yang lebih tua, lebih sedikit anak dan dengan jarak yang lebih lama. Pemerintah juga mengadakan program keluarga berencana, dengan mendirikan klinik khusus untuk keperluan itu, dilengkapi dengan dokter dan bidan. Pemerintah harus memusatkan usahanya untuk memudahkan orang mendapatkan kontrasepsi, barangkali dengan harga yang disubsidi, melalui jaringan perdagangan sehari-hari seperti warung dan pedagang keliling.
Sebaliknya dapat dikemukakan bahwa satu-satunya kontrasepsi yang aman dan dapat diandalkan untuk didistribusikan secraa komersial ialah kondom, yang menempatkan kesuburan secara tegas dalam pengendalian pria. Semua metode yang diterapkan kepada wanita memerlukan setidak-tidaknya semacam bantuan atau pengawasan professional, selain itu bila lebih perlu lagi, dilakukan pembedahan sterilisasi baik untuk wanita maupun pria.
    Selain itu pemerintah juga membuat kebijakan untuk membatasi kelahiran. Contohnya, pendidikan kependudukan disekolah-sekolah, ditariknya tunjangan keluarga setelah tiga anak, meningkatkan usia kawin minimal, menegaskan bahwa bantuan dibarengi adanya pengendalian penduduk dengan pembentukan badan-badan khusus untuk menangani masalah kependudukan, dan lebih banyak riset tentang pemilihan jenis kelamin anak, tegnologi kontrasepsi yang diperbaiki, dan tentang sarana-sarana social untuk mencapai tujuan fertilitas.
     Pertumbuhan penduduk juga membuat lebih sulit untuk menaikkan tingkat kehidupan, dan bahwa mengekang kesuburan umat manusia merupakan kondisi yang penting bagi perbaikan itu. Masalah lain dari adanya ledakan penduduk ialah  pada bidang polusi, pangan, sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan energy.
    Akhir-akhir ini produk pertanian dan industri telah menggunakan alat yang menimbulkan tingkat polusi udara dan air yang tidak dapat dibiarkan lagi. Karbon dioksida akan menaikkan temperature di seluruh dunia, karena gas ini mempunyai tendensi yang kuat mengabsorbsi radiasi pada gelombang yang banyak menyalurkan radiasi dari bumi. Oleh karena itu , lebih banyak karbondioksida di atmosfer berarti lebih banyak radiasi yang terjebak dan menimbulkan “efek rumah kaca”. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan memperbnyak tumbuhan hijau untuk mengembalikan keseimbangan oksigen dan karbondioksida.

    Adapun kebijakan dan usaha pemerintah dalam menanggulangi kepadatan penduduk yaitu:
1. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk, yaitu:

a). Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional, dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak. Meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia.
b). Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah.
c). Membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS/ABRI hanya sampai anak kedua. 

2. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut ini:

a). Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.
b). Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.
c). Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat, dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal. Beberapa pengamat masyarakat percaya bahwa konsep kapasitas muat juga berlaku pada penduduk bumi, yakni bahwa penduduk yang tak terkontrol dapat menyebabkan katastrofi Malthus. Beberapa menyangkal pendapat ini. 

    Negara-negara kecil biasanya memiliki kepadatan penduduk tertinggi, di antaranya: Monako, Singapura, Vatikan, dan Malta. Di antara negara besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Jepang dan Bangladesh.
Berikut adalah peringkat negara-negara di dunia berdasarkan jumlah penduduk (2005):
1. Republik Rakyat Cina (1.306.313.812 jiwa)
2. India (1.103.600.000 jiwa)
3. Amerika Serikat (298.186.698 jiwa)
4. Indonesia (241.973.879 jiwa)
5. Brasil (186.112.794 jiwa)
6. Pakistan (162.419.946 jiwa)
7. Bangladesh (144.319.628 jiwa)
8. Rusia (143.420.309 jiwa)
9. Nigeria (128.771.988 jiwa)
10. Jepang (127.417.244 jiwa)

     Pada intinya Pemerintah telah membuat sebuah kebijakan dan usaha cara penanggulan diantaranya: mencananngkan KB, menetapkan UU perkawinan, dan membatasi Tunjangan PNS/ ABRI. Adapun usaha pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu: meningkatkan pelayanan kesehatan, mempermudah dan peningkatan dibidang pendidikan, dan meningkatkan wajib belajar 9 tahun.

Ketika Artis direkrut partai politik

Rekrut Caleg Artis, Partai Bak 'Bujang Lapuk'

Danu Damarjati - detikNews

  Jakarta - Bagi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), banyaknya caleg
artis yang direkrut parpol menunjukkan ketidakberdayaan parpol
menarik pemilih. Parpol diibaratkan seperti 'bujang lapuk' yang
sembarang meminang tokoh dengan tujuan mendongkrak perolehan
suara.
"Partai seperti itu seperti bujang lapuk, mengambil cara gampang
tokoh yang bisa dijual, yaitu merekrut artis," ujar Direktur LPI Boni
Hargens dalam paparannya di Galeri Cafe, Jl Cikini Raya, Minggu
(5/4/2013).
Merekrut artis sebagai caleg, kata Boni tidak melanggar aturan. Tapi
parpol harus memastikan artis yang dipilih memiliki kompetensi untuk
mengerjakan tugas sebagai anggota DPR.
Menurutnya, arena parlemen bukan lagi untuk tempat belajar
melainkan untuk langsung berpraktek. "Menjadi politisi itu harus ada
standar kemampuan legislasi, penganggaran uang negara, dan juga
kemampuan lobi-lobi politik," ucap Hargens.
Kebanyakan artis dinilai tidak punya kemampuan secara politik.
Bahkan kebanyakan tidak lulus sarjana. Mustinya ada mekanisme
khusus dari parpol untuk meningkatkan kemampuan para artis yang
akan duduk di Senayan.
Ketua DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menanggapi soal
fenomena caleg artis ini. Dirinya menyatakan, hanya ada lima artis
yang menjadi caleg di partainya.
Soal caleg dari kalangan atlet yang kebanyakan tidak berpendidikan
tinggi, Riefky menegaskan mereka telah berjasa mengharumkan
Indonesia di kancah internasional.
"Begitu juga caleg atlet, ada 15 orang lebih. Mereka pernah
memperjuangkan nama merah putih di dunia. Kita beri support ," tutur
Riefky.

Suasana Politik Menjelang Pemilu Tahun 2014

    Pada 2013 susana politik di dalam negeri akan semakin dinamis, khususnya menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden."Di bidang politik, tahun 2013 diperkirakan akan semakin dinamis, seiring dengan makin dekatnya pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diagendakan berlangsung pada 2014,".
     Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelesaikan verifikasi faktual atas partai-partai politik peserta Pemilu 2014 pada awal 2013.Hal itu dimaksudkan agar parpol dapat segera melakukan konsolidasi dan penyusunan calon-calon anggota legislatif.Banyak berita yang sering mengangkat tema bursa calon presiden dan calon wakil presiden sehingga membuat suasana politik pun mulai menghangat.Dimana  Partai-partai politik sudah menjagokan calonnya dan melakukan sosialisasi kepada publik,".
"Di sisi lain, kalangan non-parpol juga gencar mengajukan nama-nama capres alternatif," lanjutnya.
     Di tengah-tengah situasi politik yang "menghangat" akan muncul potensi gesekan-gesekan, baik di internal maupun antarpartai politik."Situasi politik akan makin meningkat manakala pemilukada yang akan berlangsung serentak tahun 2013 di seluruh tanah air tidak mampu dikendalikan dengan baik,".
     Dengan melihat kondisi dan situasi di masyarakat  tersebut, Kita berharap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mampu memberikan keteduhan yang dapat menenteramkan hati rakyat.Dan juga tak ketinggalan kekuatan politik yang direpresentasikan oleh fraksi-fraksi harus memberikan respon positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.Dan pada saat situasi seperti ini Banyak anggota DPR yang mulai memasang strategi.sehingga kinerja DPR selaku wakil Rakyat mulai terbagi antara SEBAGAI WAKIL DAN MEWAKILKAN.
  Kita hanya bisa berharap agar anggota-anggota DPR untuk terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan tidak terpengaruh oleh situasi politik menjelang pemilu.Mereka harus menyadari bahwa amanah yang diberikan rakyat kepada Mereka, harus di jalankan dengan sebaik-baiknya,".

    Banyak juga yang berpendapat bahwa Suasana Politik menjelang pemilu 2014 Terbolak-balik.Layaknya seperti PUZZLE.Dimana hal itu dapat terfikir karena pada kenyataanya tak jelas Mana yang di katakan PEMERINTAH dan mana yang di sebut PUBLIK.tAHUN 2013 publik dihadapkan pada elite-elite politik yang sibuk dengan upaya meraih kekuasaan.
kITA berharap pada 2013 Ini dan sampai waktu pesta demokrasi tiba, tepatnya pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden, para elite, baik di pemerintahan, parlemen dan partai politik, bisa berbuat lebih banyak untuk negara. "Jangan ada lagi lapisan elite yang saling berperkara, dan harus lebih fokus pada rakyat,.


Kita suksesakan

"PEMILU TAHUN 2014"

KESUKSESAN NEGARA

ADA DI

TANGAN KITA