Pada masa lampau sering ada sikap dan kebijakan pada pemerintah
dan para pemimpin agama. Ada pemerintah yang melihat masalah
kependudukan dari sudut kekuatan militer yaitu untuk menghentikan
menurunnya kekuasaan dan pengaruh bangsa mereka didunia. Akan tetapi
pandangan yang demikian itu tidak lama dipertahankan, karena muncul
keprihatinan umum atas dasar pandangan Malthus tentang pertambahan
penduduk dalam hubungannya dengan sumber daya. Ada korelasi negative
yang kuat antara kesehatan anak dan besarnya keluarga. Pertambahan yang
cepat dari jumlah anak juga menghambat perbaikan pendidikan, beban
ketergantungan juga bertambah, sehingga merusak sumberdaya yang dapat
digunakan untuk menaikkan tingkat kehidupan, lebih banyak bantuan yang
diperlukan. Ketimpangan bertambah disebabkan adanya beberapa
perkembangan seperti kenaikan harga dan sewa tanah, serta timbul
berbagai masalah perkotaan yang berat.
Dalam masalah ini pemerintah telah mengambil kebijakan yang ditujukan untuk memperlamat tingkat pertumbuhan penduduk. Diantaranya adalah menganjurkan untuk kawin pada usia yang lebih tua, lebih sedikit anak dan dengan jarak yang lebih lama. Pemerintah juga mengadakan program keluarga berencana, dengan mendirikan klinik khusus untuk keperluan itu, dilengkapi dengan dokter dan bidan. Pemerintah harus memusatkan usahanya untuk memudahkan orang mendapatkan kontrasepsi, barangkali dengan harga yang disubsidi, melalui jaringan perdagangan sehari-hari seperti warung dan pedagang keliling.
Sebaliknya dapat dikemukakan bahwa satu-satunya kontrasepsi yang aman dan dapat diandalkan untuk didistribusikan secraa komersial ialah kondom, yang menempatkan kesuburan secara tegas dalam pengendalian pria. Semua metode yang diterapkan kepada wanita memerlukan setidak-tidaknya semacam bantuan atau pengawasan professional, selain itu bila lebih perlu lagi, dilakukan pembedahan sterilisasi baik untuk wanita maupun pria.
Selain itu pemerintah juga membuat kebijakan untuk membatasi kelahiran. Contohnya, pendidikan kependudukan disekolah-sekolah, ditariknya tunjangan keluarga setelah tiga anak, meningkatkan usia kawin minimal, menegaskan bahwa bantuan dibarengi adanya pengendalian penduduk dengan pembentukan badan-badan khusus untuk menangani masalah kependudukan, dan lebih banyak riset tentang pemilihan jenis kelamin anak, tegnologi kontrasepsi yang diperbaiki, dan tentang sarana-sarana social untuk mencapai tujuan fertilitas.
Pertumbuhan penduduk juga membuat lebih sulit untuk menaikkan tingkat kehidupan, dan bahwa mengekang kesuburan umat manusia merupakan kondisi yang penting bagi perbaikan itu. Masalah lain dari adanya ledakan penduduk ialah pada bidang polusi, pangan, sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan energy.
Akhir-akhir ini produk pertanian dan industri telah menggunakan alat yang menimbulkan tingkat polusi udara dan air yang tidak dapat dibiarkan lagi. Karbon dioksida akan menaikkan temperature di seluruh dunia, karena gas ini mempunyai tendensi yang kuat mengabsorbsi radiasi pada gelombang yang banyak menyalurkan radiasi dari bumi. Oleh karena itu , lebih banyak karbondioksida di atmosfer berarti lebih banyak radiasi yang terjebak dan menimbulkan “efek rumah kaca”. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan memperbnyak tumbuhan hijau untuk mengembalikan keseimbangan oksigen dan karbondioksida.
Adapun kebijakan dan usaha pemerintah dalam menanggulangi kepadatan penduduk yaitu:
1. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk, yaitu:
a). Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional, dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak. Meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia.
b). Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah.
c). Membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS/ABRI hanya sampai anak kedua.
2. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut ini:
a). Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.
b). Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.
c). Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat, dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal. Beberapa pengamat masyarakat percaya bahwa konsep kapasitas muat juga berlaku pada penduduk bumi, yakni bahwa penduduk yang tak terkontrol dapat menyebabkan katastrofi Malthus. Beberapa menyangkal pendapat ini.
Negara-negara kecil biasanya memiliki kepadatan penduduk tertinggi, di antaranya: Monako, Singapura, Vatikan, dan Malta. Di antara negara besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Jepang dan Bangladesh.
Berikut adalah peringkat negara-negara di dunia berdasarkan jumlah penduduk (2005):
1. Republik Rakyat Cina (1.306.313.812 jiwa)
2. India (1.103.600.000 jiwa)
3. Amerika Serikat (298.186.698 jiwa)
4. Indonesia (241.973.879 jiwa)
5. Brasil (186.112.794 jiwa)
6. Pakistan (162.419.946 jiwa)
7. Bangladesh (144.319.628 jiwa)
8. Rusia (143.420.309 jiwa)
9. Nigeria (128.771.988 jiwa)
10. Jepang (127.417.244 jiwa)
Pada intinya Pemerintah telah membuat sebuah kebijakan dan usaha cara penanggulan diantaranya: mencananngkan KB, menetapkan UU perkawinan, dan membatasi Tunjangan PNS/ ABRI. Adapun usaha pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu: meningkatkan pelayanan kesehatan, mempermudah dan peningkatan dibidang pendidikan, dan meningkatkan wajib belajar 9 tahun.
Dalam masalah ini pemerintah telah mengambil kebijakan yang ditujukan untuk memperlamat tingkat pertumbuhan penduduk. Diantaranya adalah menganjurkan untuk kawin pada usia yang lebih tua, lebih sedikit anak dan dengan jarak yang lebih lama. Pemerintah juga mengadakan program keluarga berencana, dengan mendirikan klinik khusus untuk keperluan itu, dilengkapi dengan dokter dan bidan. Pemerintah harus memusatkan usahanya untuk memudahkan orang mendapatkan kontrasepsi, barangkali dengan harga yang disubsidi, melalui jaringan perdagangan sehari-hari seperti warung dan pedagang keliling.
Sebaliknya dapat dikemukakan bahwa satu-satunya kontrasepsi yang aman dan dapat diandalkan untuk didistribusikan secraa komersial ialah kondom, yang menempatkan kesuburan secara tegas dalam pengendalian pria. Semua metode yang diterapkan kepada wanita memerlukan setidak-tidaknya semacam bantuan atau pengawasan professional, selain itu bila lebih perlu lagi, dilakukan pembedahan sterilisasi baik untuk wanita maupun pria.
Selain itu pemerintah juga membuat kebijakan untuk membatasi kelahiran. Contohnya, pendidikan kependudukan disekolah-sekolah, ditariknya tunjangan keluarga setelah tiga anak, meningkatkan usia kawin minimal, menegaskan bahwa bantuan dibarengi adanya pengendalian penduduk dengan pembentukan badan-badan khusus untuk menangani masalah kependudukan, dan lebih banyak riset tentang pemilihan jenis kelamin anak, tegnologi kontrasepsi yang diperbaiki, dan tentang sarana-sarana social untuk mencapai tujuan fertilitas.
Pertumbuhan penduduk juga membuat lebih sulit untuk menaikkan tingkat kehidupan, dan bahwa mengekang kesuburan umat manusia merupakan kondisi yang penting bagi perbaikan itu. Masalah lain dari adanya ledakan penduduk ialah pada bidang polusi, pangan, sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan energy.
Akhir-akhir ini produk pertanian dan industri telah menggunakan alat yang menimbulkan tingkat polusi udara dan air yang tidak dapat dibiarkan lagi. Karbon dioksida akan menaikkan temperature di seluruh dunia, karena gas ini mempunyai tendensi yang kuat mengabsorbsi radiasi pada gelombang yang banyak menyalurkan radiasi dari bumi. Oleh karena itu , lebih banyak karbondioksida di atmosfer berarti lebih banyak radiasi yang terjebak dan menimbulkan “efek rumah kaca”. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan memperbnyak tumbuhan hijau untuk mengembalikan keseimbangan oksigen dan karbondioksida.
Adapun kebijakan dan usaha pemerintah dalam menanggulangi kepadatan penduduk yaitu:
1. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi masalah jumlah penduduk, yaitu:
a). Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional, dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak. Meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia.
b). Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah.
c). Membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS/ABRI hanya sampai anak kedua.
2. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut ini:
a). Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.
b). Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.
c). Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat, dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal. Beberapa pengamat masyarakat percaya bahwa konsep kapasitas muat juga berlaku pada penduduk bumi, yakni bahwa penduduk yang tak terkontrol dapat menyebabkan katastrofi Malthus. Beberapa menyangkal pendapat ini.
Negara-negara kecil biasanya memiliki kepadatan penduduk tertinggi, di antaranya: Monako, Singapura, Vatikan, dan Malta. Di antara negara besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Jepang dan Bangladesh.
Berikut adalah peringkat negara-negara di dunia berdasarkan jumlah penduduk (2005):
1. Republik Rakyat Cina (1.306.313.812 jiwa)
2. India (1.103.600.000 jiwa)
3. Amerika Serikat (298.186.698 jiwa)
4. Indonesia (241.973.879 jiwa)
5. Brasil (186.112.794 jiwa)
6. Pakistan (162.419.946 jiwa)
7. Bangladesh (144.319.628 jiwa)
8. Rusia (143.420.309 jiwa)
9. Nigeria (128.771.988 jiwa)
10. Jepang (127.417.244 jiwa)
Pada intinya Pemerintah telah membuat sebuah kebijakan dan usaha cara penanggulan diantaranya: mencananngkan KB, menetapkan UU perkawinan, dan membatasi Tunjangan PNS/ ABRI. Adapun usaha pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu: meningkatkan pelayanan kesehatan, mempermudah dan peningkatan dibidang pendidikan, dan meningkatkan wajib belajar 9 tahun.
thanks untuk infonya :)
BalasHapus